Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang di Masa Pandemi Covid-19

Main Article Content

Sri Annisa Sahuri Agus Sunarya Sulaeman

Abstract

This research aims to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the implementation of the accounting system for personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II in 2020. This research is a qualitative research using auxilary data obtained from interviews and observations of the Financial Statements of KPPN Makassar II in 2020. The results of this study indicate that 1) The Covid-19 pandemic has an impact on the budget revision and the work from home work system at KPPN Makassar II but does not have a significant effect on the accounting treatment of personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II application SAKTI has been implemented. so that the accounting treatment can be carried out in accordance with applicable regulations. 2) The accounting treatment of personnel expenditures and goods expenditures at KPPN Makassar II in the form of recognition, measurement, disclosure and presentation of personnel expenditures and goods expenditures is in accordance with applicable provisions, including Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, Regulation of the Minister of Finance Number 225 of 2019 concerning Central Government Accounting Policies, as well as related books and research.

Article Details

How to Cite
Sahuri, S., & Sulaeman, A. (2021, December 22). Penerapan Akuntansi Belanja Pegawai dan Belanja Barang di Masa Pandemi Covid-19. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), 4(2), 13-19. https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v4i2.285
Section
Articles

References

Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (2006).
Devana, A. M. (2020). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Terkait Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Direktorat Jenderal Anggaran. Karya Tulis Tugas Akhir.
Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan : Berbasis Akrual. STAN PRESS.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (2020).
Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (3), 581-585.
Mabrur, A. (2017). Pengakuan dan Pengukuran Belanja Subsidi Energi Berbasis Akrual : Studi Kasus Tahun 2015. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 115-124.
Mas'udin. (2017). Peran Belanja Pemerintah Pusat Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1-9.
Mulyana, B. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah : Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku 3). Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. (2018).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. (2019).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (2019)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. (2010).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas..(2010).
Struktur Organisasi KPPN Makassar 2. (n.d.). DJPb Kemenkeu. Retrieved May 8, 2021 from https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/profil/struktur-organisasi.html
Suwardjono. (2008). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).