Analisis Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto
DOI:
https://doi.org/10.37888/bjra.v9i1.953Keywords:
Akuntabilitas, Good Government Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020, TransparansiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana dengan baik, ditandai oleh kesesuaian pelaksanaan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi juga telah diterapkan melalui keterbukaan dokumen dan informasi keuangan daerah, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek pembaruan informasi dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dan transparansi tersebut mendukung terwujudnya prinsip good government governance di Kabupaten Jeneponto
References
Albahrudin, Khafid Fitriyanto, Hendrawan Santosa Putra, and Oktaviani Ari Wardhaningrum. 2023. “Analisis Transparansi Keuangan Daerah Melalui Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Saat Pandemi Covid-19.” Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis 3(1):1–10. doi: 10.25047/asersi.v3i1.3945.
Awing, Syarifuddin. 2021. “Pemkab Jeneponto Terima LHP BPK Atas LKPD TA 2020 Dengan Predikat WDP.” Demokratis.Co.Id. Retrieved (https://demokratis.co.id/pemkab-jeneponto-terima-lhp-bpk-atas-lkpd-ta-2020-dengan-predikat-wdp/).
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan. 2023. “Kegiatan Serah Terima LHP Kinerja Semester II Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Parepare, Kabupaten Maros Dan Kabupaten Jeneponto.” Retrieved (https://sulsel.bpk.go.id/kegiatan-serah-terima-lhp-kinerja-semester-ii-tahun-2023-pada-pemerintah-kota-parepare-kabupaten-maros-dan-kabupaten-jeneponto/).
BPK RI. 2024. “Ihps I 2024.”
Dalam, Menteri, and Negeri Republik. 2020. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahunn 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.”
Fajar. 2024. “Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lampung Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul ‘Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lampung’, Klik Untuk Baca: Https:” Kompasiana.
Hidayat, Putra, Bambang Sutikno, and Aparatur Kantor. 2025. “Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.” 11(1):45–56.
Irwan, Rahmatia Azzindani dan M. 2020. “Pengaruh Implementasi Simda Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi.” Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan 3(1):31–54. doi: https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31.
Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, Asnil. 2023. “Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Title.” Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah 5(4).
Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit:Andi.
Masitha, Zainab, and Dwi Zulkafar Mulyadi. 2024. “Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara.” IJMA (Internsional Jurnal of Management and Accounting 5(2):226.
Moleong. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Prabowo, Suhendra. 2019. “Masalah Pengelolaan Aset Daerah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Sistematik.” Jurnal Manajemen Aset Dan Keuangan Publik 33–46.
Roberts. 2022. “Akuntabilitas Dalam Pemerintahan: Transparansi, Keterbukaan, Dan Responsivitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan.” Journal of Governance 45–67.
Sedarmayanti. 2018. Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional. Bandung: Mandar Maju.
Setiawan, Rahmawati. 2020. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah 15–227.
Shinta. 2017. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 5–24.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. 2019. Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program. Vol. 17. Jakarta: Pustaka Belajar.
Supriyanto, Ramadhan. 2021. “Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Melalui Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.” Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik 155–70.
Suwanda, I. Gede Made, Muhammad Baharudin, and Zubakhrum Tjenreng. 2025. “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah.” 5(1):271–82.
Syachbrani, Warka. 2024. “Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan Dan Akuntabilitas Dalam Mendukung Kinerja Bawaslu Kota Makassar.” Economics and Digital Business Review 6(1):01–08. doi: 10.37531/ecotal.v6i1.1907.
Syapmi, Muh Ikhwanul. 2024. “Implementasi Permendes PDTT NO 8 Tahun 2022 Dalam Penggunaan Dana Desa Terkait Kebencanaan (Studi Kasus Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan).” Doctoral Dissertation, IPDN.
Syarief. 2020. “Bupati Jeneponto Terima LHP Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019-2020 Dari BPK.” Terkiini.Id. Retrieved (https://makassar.terkini.id/bupati-jeneponto-terima-lhp-pengelolaan-barang-milik-daerah-tahun-2019-2020-dari-bpk/).
Widjaja, Setyaningrum. n.d. “Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.” Jurnal Governance and Public Policy 102–18.
