Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kantor Kelurahan Salomenraleng Kabupaten Wajo
DOI:
https://doi.org/10.37888/bjrm.v10i1.1128Keywords:
Regional Government Information System (SIPD), Accountability, Regional Financial ManagementAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah berjalan efektif mencakup siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya memadai, sikap aparatur yang mendukung, serta struktur organisasi yang jelas. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa gangguan server, maintenance sistem, dan hambatan verifikasi dokumen di tingkat kecamatan. Secara konklusif, SIPD membantu dalam meningkatkan transparansi, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo
References
Cucciniello, M., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. Public Administration Review, 77(1), 32–44. https://doi.org/10.1111/puar.12685
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing The Digital Firm (16th Ed.). Pearson.
Mahmudi. (2016). Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Lembaga Adminitrasi Negara. (2016). Tantangan Birokrasi Dan Tata Kelola Keuangan Pada Unit Pemerintahan Terdepan. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 115–128.
Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 9(77), 45–58.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Saputra, M. F. D. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKPAD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan [Skripsi tidak dipublikasikan].
Susanto, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi: Struktur, Pengendalian Risiko, dan Pengembangan. Lingga Jaya.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nabila Dwi Putri, Hariany Idris, Samirah Dunakhir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
